Penerimaan Mahasiswa Baru STIS cek di stis.ac.id Inflasi Kota Bandar Lampung di bulan februar 2014 mencapai 0,02 persen Inflasi Kota Metro di bulan Februari 2014 mencapai 0,09 persenNeraca Perdagangan Provinsi Lampung di Bulan Desember 2013 mengalami Defisit sebesar US$129,1 juta Nilai tukar Petani di bulan Februari tercatat 102,29Rata-rata Harga Gabah Petani, turun 2,44 Persen
berita terbaru
publikasi terbaru
publikasi
info lelang
  • tidak ada info terkait
Pengunjung
  • total kunjungan: 4678207
  • guest online: 75
RSS Share

Sumber utama data statistik kependudukan ialah Sensus Penduduk (SP) yang dilakukan sepuluh tahun sekali. SP dilakukan setiap 10 tahun sekali yaitu pada setiap tahun yang berakhiran nol. Diantara dua Sensus dilakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Untuk memenuhi kebutuhan data penduduk di luar tahun Sensus dan SUPAS, BPS menggunakan angka estimasi berdasarkan data penduduk tahun Sensus dan SUPAS. Sensus Penduduk Berdasarkan peraturan pemerintah (No.6/1960; No.7/1960) Sensus penduduk dilaksanakan setiap sepuluh tahun. Pendekatan de jure dan de facto diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de jure, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal; sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan de facto dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus. Survey Penduduk Antar Sensus Survey penduduk antar sensus dilaksanakan di pertengahan periode antara dua sensus penduduk. Rumah tangga terpilih di wawancarai guna mendapatkan informasi mengenai kondisi kependudukan misalnya fertilitas, mortalitas dan migrasi. Registrasi Penduduk Data populasi berdasarkan registrasi penduduk yang diperoleh dari catatan administrasi perangkat desa. Pada tingkat regional dan nasional, data diperoleh dengan menambahkan satu catatan kedalam catatan lain untuk semua penduduk desa. Aktivitas ini( dilakukan oleh kementrian dalam negeri) menggunakan pendekatan de jure.

tautan

Web Kabupaten/Kota

tahukah anda?