17 Februari 2017 | Kegiatan Statistik
Survei Perilaku Anti Korupsi ( SPAK ) merupakan survei yang dirancang untuk dapat mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi. Selain mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku koruptif, SPAK juga digunakan untuk mendapatkan gambaran kepuasaan, persepsi masyarakat terhadap pemberantasan dan penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2013 BPS telah melaksanakan survei ini. Data yang dikumpulkan mencakup pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman berhubungan dengan layanan publik. Perilaku korupsi yang didata mencakup penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (nepotism). Ada fenomena menarik terkait hasil SPAK selama 4 tahun pengukuran ini, yaitu kecenderungan meningkatnya indeks persepsi yang berkebalikan dengan menurunnya indeks pengalaman. Indeks persepsi pada 2012 sebesar 3,54, dan melesat tinggi menjadi 3,73 pada 2014. Sedangkan indeks pengalaman menurun dari 3,58 pada 2012 menjadi 3,39 pada 2015.
Terkait korupsi, data dari International Corruption Watch (ICW) menyatakan bahwa selama tahun 2015 kasus korupsi yang ditangani Kejaksaaan Agung dan Kepolisian sebanyak 550 kasus. Dari jumlah tersebut, tersangka yang terlibat mencapai 1.124 orang dan menyebabkan kerugian negara sebesar 3,1 triliun. Masih dari ICW, sepanjang Januari hingga Juni 2016, mereka mencatat sebanyak 210 kasus korupsi yang melibatkan 500 orang tersangka. Dari laporan tahunan KPK, kita dapat mengetahui, selama tahun 2015 KPK melakukan tangkap tangan sebanyak 5 kali. Sepanjang tahun itu KPK juga melakukan 84 penyelidikan, 99 penyidikan, dan 91 penuntutan. Dari penanganan perkara tersebut, KPK berhasil memasukkan lebih dari 198 Miliar rupiah ke kas negara.
Masih
tentang potret korupsi di Indonesia. Penelitian Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Gadjah Mada menyatakan bahwa sepanjang tahun 2001-2015, kasus
korupsi yang telah diputus MA pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali
mencapai 2.321 kasus. Jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai
3.109. Penelitian tersebut menemukan bahwa pelaku korupsi yang berlatarbelakang
politisi dan swasta sebanyak 1.420 terpidana. Sedangkan pelaku korupsi dengan
latarbelakang pegawai negeri sipil (PNS) mencapai 1.115 terpidana. Dan, satu
hal penting dari penelitian tersebut menyatakan bahwa penyuapan merupakan modus
korupsi yang paling banyak dilakukan. @sasma

Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
(BPS-Statistics Lampung Province)
Jl. Basuki Rahmat No 54 Bandar Lampung
Telp (0721) 482909
Email : [email protected]
Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik