BPS Lampung Kawal Rapat Pleno EPSS, Wujudkan Satu Data Indonesia yang Solid

Bandar Lampung — Fragmentasi pangkalan data sektoral antarinstansi pemerintahan sering kali bermuara pada tumpang tindihnya pengambilan kebijakan dan pemborosan anggaran pembangunan yang seharusnya dapat dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat. Menjawab tantangan harmonisasi tersebut, BPS Provinsi Lampung menyelenggarakan Rapat Pleno Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) pada Kamis, 3 September 2026. Kepala BPS Provinsi Lampung secara langsung memimpin forum koordinasi yang sangat esensial ini, mempertemukan para perencana data dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan metodologi, standardisasi variabel, dan interoperabilitas sistem informasi agar seluruh kepingan data daerah dapat terintegrasi dengan mulus ke dalam portal Satu Data Indonesia. Diskusi yang berlangsung dinamis ini secara tajam membedah kelemahan-kelemahan tata kelola data di masa lalu, merumuskan peta jalan perbaikan yang revolusioner agar pemerintah daerah tidak lagi mengalami kebingungan akibat adanya dualisme angka pada indikator kinerja yang sama.

Dalam pleno yang penuh dengan pertukaran pemikiran analitis tersebut, pimpinan BPS menjalankan perannya sebagai pembina statistik sektoral dengan sangat elegan, memandu setiap perwakilan dinas untuk memahami prinsip-prinsip dasar meta-data yang baku dan kode referensi wilayah yang seragam. BPS memberikan pendampingan teknis secara mendalam agar setiap survei lokal yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah, seperti pendataan petani penerima pupuk subsidi maupun inventarisasi fasilitas kesehatan tingkat desa, dapat memenuhi kaidah-kaidah saintifik yang ketat sehingga validitasnya diakui secara nasional. Transformasi budaya kerja dari orientasi penyelesaian proyek menuju orientasi kualitas data ini secara bertahap mulai terbangun kokoh, menyadarkan para aparatur daerah bahwa data sektoral yang presisi adalah bahan bakar utama bagi kelancaran birokrasi yang responsif terhadap dinamika krisis.

Pelaksanaan Rapat Pleno EPSS di awal September ini merajut benang merah yang sangat kuat dengan penguatan sistem statistik nasional secara keseluruhan, di mana pangkalan data makroekonomi dan sektoral harus berjalan secara paralel dan saling menopang. Pimpinan BPS menegaskan bahwa kerangka dasar data makroekonomi tidak akan pernah bisa hidup secara optimal apabila tidak ditopang oleh suplai data mikro sektoral yang secara periodik diperbarui oleh masing-masing OPD. Sebagai contoh, potret jumlah restoran dan perhotelan membutuhkan sinkronisasi berkelanjutan dengan data penerbitan izin usaha baru dari dinas perizinan setempat agar potret perekonomian Provinsi Lampung senantiasa relevan, terkini, dan tidak kehilangan daya prediktifnya dalam membaca tren investasi daerah.

Rapat Pleno EPSS ini diakhiri dengan penandatanganan komitmen penyelarasan aksi antarlembaga, mengunci kesepakatan bahwa transparansi dan bagi-pakai data (data sharing) adalah kewajiban konstitusional yang tidak dapat dihindari lagi di era keterbukaan informasi. Kepala BPS Provinsi Lampung mengapresiasi setinggi-tingginya keterbukaan pikiran dan kemauan keras dari seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus membenahi kualitas statistik sektoralnya di bawah supervisi BPS. Dengan fondasi Satu Data Indonesia yang kini berdiri jauh lebih kokoh pascapleno ini, Provinsi Lampung optimistis mampu merumuskan arsitektur kebijakan pembangunan yang sepenuhnya presisi, berkeadilan, dan tepat menukik pada pusat-pusat pertumbuhan yang paling membutuhkan sentuhan intervensi negara.