BPS Evaluasi Pelaksanaan SE2026 dan Penguatan Kelembagaan Statistik di Lampung Selatan

Lampung Selatan – Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X DPR RI melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS dalam Penyelenggaraan Statistik Nasional di Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi pelaksanaan SE2026 sekaligus memperkuat sinergi antara BPS, pemerintah daerah, pelaku usaha, petugas sensus, dan pemangku kepentingan dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. H. Muhammad Kadafi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa SE2026 merupakan momentum penting untuk mengevaluasi kondisi dan potensi ekonomi Lampung Selatan. Menurutnya, Lampung Selatan memiliki beragam potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan hingga pariwisata. Hasil sensus diharapkan dapat menjadi dasar lahirnya kebijakan yang mampu membuka peluang usaha, mendorong inovasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kadafi juga menyoroti besarnya potensi pariwisata Lampung Selatan yang turut menggerakkan berbagai usaha turunan, khususnya UMKM, kuliner, kerajinan, jasa pemandu wisata, hingga penyedia tempat dan layanan pendukung pariwisata. Ia mendorong agar hasil SE2026 dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi tersebut melalui kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan dukungan konektivitas darat, laut, dan udara yang dimiliki Lampung Selatan, data ekonomi yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pemerintah menangkap peluang pembangunan dan mendorong potensi daerah menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi BPS, Kepala BPS Provinsi Lampung menegaskan bahwa meskipun tahapan pendataan SE2026 telah selesai, proses pemeriksaan dan penyisiran data masih dilakukan untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang terlewat serta memperbaiki data yang memerlukan konfirmasi. BPS juga terus mendorong agar data yang dihasilkan tidak berhenti pada tabel dan indikator, tetapi memberikan insight bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan. FGD ini sekaligus menjadi momentum memperkuat kelembagaan dan sinergi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional sehingga data dapat semakin bermakna bagi pembangunan daerah.