Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Provinsi Lampung

Publikasi ini memuat gambaran umum tentang sumber-sumber penerimaan maupun pos belanja pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah kabupaten/kota. Data yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah data realisasi anggaran pendapatan dan belanja tahun 2014 dan tahun 2015 pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota. Sumber data statistik keuangan ini diperoleh dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan hasil survei keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Badan Pusat Statistik kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Arah kebijakan keuangan daerah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi daerah yang berpedoman pada UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, maka pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah tersebut dalam mengalokasikan APBD didasarkan pada program-program pembangunan yang disusun dengan perspektif kedepan sesuai dengan prosedur dan mekanisme mulai dari perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perlu ditingkatkan kemampuan mengelola dan kemampuan membangun daerah. Diantara kemampuan mengelola adalah mengelola APBD yang merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja, sehingga anggaran daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh proses perencanaan pembangunan daerah. Anggaran juga merupakan cermin finansial ekonomi masyarakat serta pilihan masyarakat. Selain itu anggaran belanja lebih diprioritaskan pada program dan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dan menjawab kebutuhan masyarakat serta pembangunan daerah. Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk percepatan implementasi program-program unggulan daerah seperti Infrastruktur Penghubung Jawa Sumatera (IPJS), Jalan Tol Terbanggi-Bakauheni, dan lain-lain. Dalam pengelolaannya berpedoman kepada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis serta memperhatikan kinerja pembangunan secara keseluruhan.