Bertempat di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, kurang lebih selama 5 jam, Kamis 2 Juni 2022, BPS Provinsi Lampung menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan Publikasi Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung. Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani bertindak sebagai Keynote Speaker menekankan pentingnya Analisis Profil Penduduk Provinsi Lampung. Hal ini didasarkan pada tantangan kependudukan yang akan dihadapi Provinsi Lampung ke depan, seperti penduduk yang terus bertambah, kualitas kesehatan dan pendidikan anak, transisi demografi, serta penuaan penduduk.
Selanjutnya, diskusi panel dipandu oleh Statistisi Ahli Madya pada Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik, Nurul Andriana, dengan narasumber dosen FEB Unila, Dr. Ida Budiarty DA., S.E., M.Si., CRA dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung, Drs. Rudy Budiman.
Pada kesempatan ini, Ida menekankan bahwa analisis kependudukan harus dilakukan sebagai awal dari pengambilan kebijakan. Di Provinsi Lampung, hal yang menjadi tantangan adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung jika dibandingkan dengan angka nasional. Hal yang perlu diperhatikan dari rendahnya IPM Provinsi Lampung adalah dari sisi pendidikan dan pengeluaran per kapita. Rendahnya dua faktor tersebut dapat menjadi masalah ke depannya di mana sumber daya manusia Provinsi Lampung akan kalah bersaing dengan provinsi tetangga, seperti Banten dan DKI Jakarta. Oleh karena itu, beliau menekankan perlunya kebijakan yang linier dari hulu ke hilir. Setiap daerah harus punya sektor yang dapat diandalkan dan fokus pada sektor tersebut dengan memberikan jaminan sarana dan prasarana serta jaminan keberlanjutan dari kebijakan tersebut.
Narasumber selanjutnya, Rudy, menekankan adanya visi Indonesia Generasi Emas 2045. Hal yang menjadi konsentrasi bahasan adalah target-target Sustainable Development Goals (SDGs) di tahun 2030 dengan tantangan pembangunan berupa perubahan pola asuh, perubahan peran keluarga, masyarakat yang semakin permisif, dan perubahan struktur keluarga. Untuk mengejar target-target tersebut, Presiden menegaskan angka stunting harus turun ke 14 persen di 2024. Selanjutnya, BKKBN membuat berbagai kebijakan untuk menurunkan angka stunting, salah satunya adalah membentuk satgas tim teknis yaitu tim pendampingan keluarga.
Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara narasumber dan peserta. Kemudian, diakhiri dengan sosialisasi Sensus Pertanian 2023 oleh Statistisi Ahli Madya pada Fungsi Statistik Produksi, Dwiyana Suharyati.
(Aan/Arief)